GLUING OUR NATION

Di Indonesia sejak pertengahan tahun 1990-an muncul berbagai konflik bernuansa etnis yang menyebabkan ribuan orang mati terbunuh. M . Iqbal Djajadi mencatat sejak tahun 1995 sampai pertengahan 1998 terdapat 58 kasus kerusuhan. Tercatat 9 kasus kerusuhan pada tahun 1995, 15 kasus pada tahun 1996; 17 kasus pada tahun 1997; 17 kasus hingga Juni 1998.2 Salah satu konflik yang terbesar terjadi di Ambon antara kelompok Kristen dan Muslim yang berlangsung berlarut-larut. Walau bertumpang tindih dengan konflik yang berakar pada problem struktural dan agama tetapi warna keetnisan tetap dominan.

Ini sesuatu yang nampaknya tidak sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengadakan rekonstruksi etnisitas di Indonesia. Hendro Suroyo mengungkapkan bahwa fenomena ini ditandai dengan obsesi yang berlebihan dari pihak penguasa setelah kemerdekaan terhadap konsep integrasi nasional. Akibatnya perbedaan dan keragaman etnik, dan secara lebih luas kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan-tujuan nasional, terutama persatuan dan kesatuan bangsa. Pendeknya, perbedaan dan keragaman harus dieliminasi agar persatuan dan kesatuan bangsa yang diidam-idamkan dapat terwujud. Salah satu keputusan pemerintah yang mencerminkan itu adalah ditiadakannya pertanyaan tentang suku bangsa dalam sensus penduduk di Indonesia setelah kemerdekaan.3

Meskipun demikian, sejak zaman orde baru, orang berbondong-bondong mendirikan organisasi yang “memanfaatkan” basis keagamaan, kultur atau semangat kedaerahan, untuk mencapai tujuan politik mereka. Ini mengindikasikan satu hal: keragaman etnis dan identitas kultural adalah elemen yang tak mungkin dipisahkan dari tubuh masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pun tak dapat menghapusnya. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang kebudayaan, itu erat kaitannya dengan cara hidup dan berpikir seseorang, secara khusus, dan kelompok budaya tempat ia hidup dan berinteraksi, yaitu kelompok etnis. Hal itu begitu melekat dan seumur hidupnya dia akan terus membawanya.

 

Sisi Gelap Heterogenitas dalam Masyarakat Indonesia

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk (multietnik) selalu menimbulkan persoalan integrasi nasional. Fakta bahwa negeri kita terdiri dari ratusan pulau dan ratusan pula suku bangsanya mengakibatkan kecenderungan dominasi dari salah satu suku bangsa atas suku bangsa yang lain/daerah lain akan selalu ada. Salah satu contoh di kota tempat saya tinggal dan dibesarkan, Sorong, di Propinsi Papua. Perekonomian atau perdagangan umumnya dikuasai oleh masyarakat Bugis, dan biasanya suku pribumi, yaitu suku asli Papua sendiri menjadi tenaga/ buruh kasar. Ada perbedaaan status yang mencolok antara kebanyakan (tidak semua, tentu saja) warga pendatang dan warga pribumi. Tak ayal sering terjadi konflik antar etnis, yang dipicu hanya oleh perkara-perkara yang sepele.     Ketika suku-bangsa yang satu mendominasi suku bangsa yang lain, mungkin saja terjadi praktek kolusi/nepotisme suku-bangsa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sukubangsa yang didominasi selalu tertekan, atau tidak mendapat kesempatan seperti suku-bangsa yang berdominasi, misalnya di jabatan negara dan lapangan lainnya. Kolusi suku-bangsa/agama, di zaman Orba dipraktekkan sangat lancar oleh sang
Gubernur/kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pusat. Di Sumatera Utara waktu zaman Gubsu R.Siregar (orang Tapanuli) menjadi gubernur, bisa disaksikan hampir semua bupati/wali-kota dan pejabat penting lainnya adalah orang Tapanuli. Kita bisa melihat contoh yang lebih parah dampaknya pada gerakan sparatis
Macan Elam Tamil di Sri Lanka, yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Sri Kumaratunga yang didominasi oleh etnik Sinhala. Etnik mayoritas Sinhala menguasai seluruh akes negara dari bidang ekonomi, pendidikan, militer sampai dengan politik, sehingga etnik Tamil bangkit melawan senjata dalam organisasi LTTE-nya dengan perlawanan yang sangat luar biasa massif selama dua puluh tahun lebih. Ini membuktikan, dominasi etnik dan kebudayaan, dimanapun dan kapanpun jika dimanfaatkan secara politik untuk kepentingan golongan, bukan untuk bangsa dan negara selalu melahirkan konflik yang bersifat horisontal dan vertikal.

Kebudayaan dominan dalam struktur masyarakat yang majemuk menurut Bruner diakibatkan oleh tiga hal; 1). Faktor Demografis, dalam konteks keindonesiaan adalah kesenjangan jumlah penduduk antara pulau Jawa dan luar Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya seperempat dari luas pulau luar Jawa; sementara 70% penduduknya terkosentrasi di pulau Jawa. Karena itu secara demografis penduduk pulau Jawa lebih dominan jika dibandingkan dengan di pulau luar Jawa. 2). Faktor Politis. Hal ini jelas terlihat bagaimana dominasi etnik tertentu –Jawa katakanlah—dalam struktur pemerintahan Indonesia. Akibatnya, banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat cenderung tidak adil, sebab seringkali menguntungkan kelompok golongan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi kelompok etnik tertentu. 3). Budaya Lokal, pusat pemerintahan RI yang berpusat di pulau Jawa pada akhirnya merangsang tumbuhnya kebudayaan lokal menjadi kebudayaan yang dominan.

Di sisi lain usaha pemerintah untuk memeratakan jumlah penduduk di Jawa dan di luar Jawa lewat program Transmigrasi ternyata tidak menghasilkan banyak persoalan. Ternyata disamping kesulitan untuk beradaptasi dengan kebudayaan lokal, para pendatang dari Jawa juga sering mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Para transmigran yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik, lebih mudah untuk merespon pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah RI. Hal ini bisa kita lihat di daerah Sambas, Ambon, Maluku, dan khususnya di Timika Irian Jaya. Dalam kasus di Timika terlihat sangat jelas, bagaimana para penduduk pribumi sangat ketinggalan dalam melakukan kompetisi menerima program pembangunan pemerintah pusat, sehingga dominasi (politik dan ekonomi) dipegang oleh para pendatang. Mekanisme dampak saring ini ternyata terjadi hampir di setiap tempat transmigrasi di luar pulau Jawa. Dalam kasus di Abepura, pasar menjadi sasaran utama untuk dihancurkan, karena mereka merasa terpinggirkan oleh para pendatang dalam mengakses kepentingan ekonomi.

Jadi, pertanyaannya sekarang: bagaimana cara kita menangani heterogenitas etnis di Indonesia dengan bijak? J. Rousseau pernah berkata, “Besarnya bangsa-bangsa adalah sumber utama kemalangan manusia.” Hampir serupa, Hutingthon pernah berkomentar pada akhir abad ke-20, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi paling besar untuk hancur, setelah Yugoslavia dan Uni Soviet akhir abad ke-20 ini. Demikian juga Cliffrod Gertz. Antropolog ini pernah mengatakan; kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memanajemen keanekaragaman etnik, budaya, dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Sebaliknya, kebesaran (dan tentu keragaman) bangsa ini pun bisa menjadi sumber kemajuan manusia, kalau dikelola dan didayagunakan dengan maksimal.

 

Solusi Strategis Harmonisasi Multi-Etnis Indonesia

1. Tatanan Masyarakat yang Menghargai Perbedaan & Warga Minoritas

Sebuah tatatanan masyarakat yang saling menghargai perbedaaan. Ini senada dengan pandangan Emile Durkheim yang memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai organisasasi atau kelompok sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial dalam suatu daerah. Identitas suku bangsa minoritet harus lebih dikedepankan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan suku bangsa minoritet dan daerah suku bangsa minoritas. Pengakuan dan penghargaan terhadap identitet mereka, serta pengakuan dan penghargaaan terhadap daerah mereka, adalah kunci yang utama dan yang pertama harus dipegang dalam persoalan multi-etnis Indonesia.

Kerjasama antar Suku Bangsa yang kongkrit, bukan sekedar Wacana

Untuk menghindari terulangnya konflik sosial, kelompok suku bangsa harus menyadari bahwa pluralitas suku bangsa dan budaya adalah suatu keniscayaan sehingga perlu belajar hidup bersama, berkerjasama dan meraih kejayaan secara bersama-sama.w

Tatanan Pemerintahan yang Demokratis

M. Ramli menegaskan, multi-etnis merupakan ancaman bagi satu negeri/daerah jika ditangani secara diktatoris. Tetapi multi-etnis bisa memberikan kekayaan dan pendorong kemajuan jika diurus secara demokratis, dikedepankan dan dipelajari secara mendalam perbedaan dan pertentangannya sehingga tendensi dominasi-etnis yang mengkerdilkan keadilan dan demokrasi, serta tendensinya yang menjurus ke penanaman dan pembengkakan bom waktu selalu bisa dicegah.

 

Penutup

Multi-etnis bisa memberikan masa depan yang cerah bagi negeri dan bangsa Indonesia, karena masyarakat multi-etnis memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal sumber daya manusia, serta kreasi kebudayaan/kultur tersendiri pula. Dalam rangka itu, maka diperlukan usaha-usaha yang serius untuk menjaga keutuhan integrasi nasional. Hal pertama yang harus dibangun dan diperbaiki adalah konsep integrasi yang selama ini rancu. Selama ini, integrasi dipahami sebagi proses peleburan berbagai sosio-kultur menjadi satu. Integrasi harus dipahami bukan sebagai peleburan menjadi satu Indonesia, tetapi adalah bersama-sama menjadi orang Indonesia dengan menjaga keseimbangan dan etnis-etnis yang ada. Sejalan dengan itu, diperlukan juga prasyarat-prasyarat yang dapat dilihat dalam tiga bentuk. Pertama; dibutuhkan kepemimpinan (leadership) yang kuat dan mampu mengakomodasi berbagai macam kepentingan. Kedua; tidak boleh ada hegemoni etnis tertentu yang kuat (mayoritas) terhadap etnis lain. Ketiga; dan hal ini yang paling penting, sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, yaitu merubah konsepsi bahwa kultur yang ada bukan melebur menjadi satu tapi menjaga keseimbangan dari tumbuhnya kultur yang ada.

Endnotes

1 Larry Diamond dan Mars F. Plattner, Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi, Penerbit ITB Bandung, 1998, p. 18a – 19a.

Anas Urbaningrum, Ranjau-Ranjau Reformasi : Potret Konflik Elite Pasca Kejatuhan Soeharto, Raja Grafindo, 1998, p. 3

Hendro Suroyo, Mengurai Pertikaian Etnis, ISAI, 2001

 


 

Advertisements

One thought on “GLUING OUR NATION

  1. Winarni K Suprimardani

    Pemikiran parsial yang mengarah kepada pemahaman kedaerahan mmg masih menjadi resistor terhadap penyatuan bangsa. tetapi bukankah telah diungkapkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua?
    Yah… kenyataannya bahwa banyak diantara qt yg tdk menerima perbedaan tsb.

    Reply

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s